Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo memberikan respons mendalam terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengklaim mengetahui adanya aktor intelektual di balik aksi demonstrasi belakangan ini. Ganjar menegaskan bahwa iklim demokrasi yang sehat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi sepihak yang berpotensi menciptakan polemik baru di tengah masyarakat. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyarankan agar pemerintah membuka data tersebut secara transparan dan memprosesnya melalui jalur hukum jika memang memiliki bukti yang valid mengenai adanya aksi massa bayaran.
Pentingnya Kepastian Hukum dalam Demokrasi Menurut Ganjar, PDI Perjuangan sangat menghormati setiap pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Negara di berbagai forum publik. Kendati demikian, ia mengingatkan agar tidak ada generalisasi yang menyudutkan seluruh gerakan penyampaian aspirasi di lapangan. Ganjar mengakui adanya dinamika tertentu, seperti kasus oknum demonstran dari Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima imbalan materi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa persoalan sosiologis di balik aksi unjuk rasa jauh lebih kompleks dan tidak bisa disamaratakan sebagai gerakan bayaran semata.
Menolak generalisasi bahwa seluruh aksi demonstrasi masyarakat merupakan gerakan pesanan atau bayaran.
Mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk membuka aktor pendana demo ke publik demi transparansi.
Meminta penegakan hukum yang konkret ketimbang melempar narasi yang memicu perdebatan publik.
Fokus pada Kinerja dan Janji Kampanye Lebih lanjut, Ganjar menekankan bahwa legitimasi sebuah pemerintahan pada akhirnya akan diukur dari realisasi janji-janji politiknya, bukan dari sedikit atau banyaknya demonstrasi yang terjadi. Ia mengingatkan kembali target-target besar pemerintah, mulai dari penciptaan 19 juta lapangan kerja baru untuk menekan angka PHK, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, hingga penyelesaian masalah biaya pendidikan tinggi (UKT) serta kesejahteraan guru. Menurutnya, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya melalui kinerja nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan dengan melawan dinamika demokrasi menggunakan narasi konfrontatif.
Sebelumnya, dalam pidato di acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang ditudingnya mendanai aksi demonstrasi. Prabowo mengeklaim mengantongi identitas para aktor tersebut, yang ia sebut sebagai kelompok korup yang tidak menyukai kepemimpinannya karena mengetahui rekam jejak mereka. Presiden juga menyinggung adanya pengakuan dari sejumlah oknum peserta aksi yang menerima uang senilai Rp 200 ribu untuk turun ke jalan tanpa memahami isu yang mereka suarakan.
Sumber: news.detik.com