Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali memperingati Hari Parlemen Internasional (International Day of Parliamentarism) pada tanggal 30 Juni 2026. Momentum tahunan ini merujuk pada sejarah berdirinya Inter-Parliamentary Union (IPU) pada tahun 1889 silam, yang kemudian diresmikan secara global oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi A/RES/72/278 pada tahun 2018. Di tengah dinamika politik global saat ini, peringatan ini menjadi refleksi krusial bagi sistem demokrasi parlementer yang tengah menghadapi tantangan berat berupa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. PBB menegaskan bahwa keberadaan parlemen yang kuat, transparan, akuntabel, dan representatif merupakan pilar utama agar demokrasi dapat terus tumbuh dan relevan dengan perkembangan zaman.
Transformasi Parlemen dan Penegakan Hak Asasi Manusia Peringatan tahun ini juga menekankan pentingnya evaluasi diri bagi lembaga legislatif di seluruh dunia agar lebih inklusif dengan melibatkan lebih banyak keterwakilan perempuan serta legislator muda. Selain itu, adaptasi terhadap kemajuan teknologi baru menjadi agenda penting demi meningkatkan transparansi serta efektivitas kerja. Parlemen memiliki peran sentral dalam menerjemahkan komitmen hak asasi manusia ke dalam regulasi, kebijakan nasional, serta mekanisme pengawasan yang konkret demi melindungi warga negara dari segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.
Penilaian diri secara berkala untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.
Peningkatan keterwakilan perempuan dan pemuda dalam kursi parlemen demi keterwakilan yang inklusif.
Adopsi teknologi modern untuk mengoptimalkan kinerja dan mempermudah akses informasi publik.
Penerjemahan instrumen hak asasi manusia internasional ke dalam hukum dan kebijakan domestik.
Setengah Abad Komite Perlindungan Anggota Parlemen Peringatan Hari Parlemen Internasional tahun 2026 ini menjadi semakin istimewa karena menandai genap 50 tahun berdirinya Komite IPU tentang Hak Asasi Manusia Anggota Parlemen. Sejak tahun 1976, komite ini secara konsisten bergerak di garda terdepan untuk menyelidiki dan mengatasi berbagai pelanggaran HAM yang menimpa para wakil rakyat di tingkat global. PBB mengingatkan bahwa perlindungan terhadap para legislator merupakan aspek vital dalam menjaga suara rakyat. Ketika seorang anggota parlemen diancam, dibungkam, atau diperlakukan tidak adil, maka hak demokrasi warga yang mereka wakili pun ikut terenggut. Mengusung moto "Never give up", Komite IPU terus menggalang dukungan internasional, memantau proses hukum, dan memastikan keadilan tetap tegak bagi para legislator di seluruh dunia.
Sumber: news.detik.com