Suasana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare mendadak tegang setelah Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna, melayangkan protes keras di hadapan para peserta rapat. Yusuf secara terang-terangan menolak kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare untuk mengikuti jalannya persidangan penting tersebut. Penolakan ini merupakan buntut dari kekecewaan mendalam pihak legislatif terhadap kebijakan eksekutif baru-baru ini.
Ketegangan di ruang sidang tersebut dipicu oleh polemik penutupan Pojok Oleh-oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah Kota Parepare. Yusuf Lapanna menilai tindakan yang diambil oleh jajaran Pemkot Parepare tersebut sangat sewenang-wenang dan mencederai rasa keadilan, terutama bagi para pelaku usaha lokal yang menggantungkan hidupnya di fasilitas tersebut. Langkah penutupan tempat usaha kreatif tersebut dianggap tidak berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat kecil.
Tuntutan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Pihak DPRD Parepare menegaskan bahwa penolakan terhadap Sekda di dalam rapat paripurna merupakan simbol mosi tidak percaya atas komunikasi dan koordinasi yang buruk dari pihak eksekutif. Melalui aksi ini, legislatif mendesak agar Pemerintah Kota segera meninjau ulang keputusan tersebut dan memberikan solusi konkret bagi para pedagang yang terdampak.
Penolakan kehadiran Sekda dalam ruang rapat paripurna DPRD.
Protes keras terhadap kebijakan penutupan Pojok Oleh-oleh UMKM.
Penilaian bahwa Pemerintah Kota Parepare bertindak sewenang-wenang terhadap pelaku usaha.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di internal pemerintahan Kota Parepare masih memanas, dan masyarakat menunggu langkah mediasi selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa kebijakan pemanfaatan ruang publik bagi UMKM ini.
Sumber: detik.com