Usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi diskursus hangat. Pihak yang mendukung menilai sistem ini dapat menghemat anggaran negara secara signifikan dan meminimalisasi praktik politik uang di tingkat masyarakat bawah.
Namun, para kritikus dan aktivis demokrasi memperingatkan bahwa pemilu melalui DPRD berisiko tinggi memindahkan transaksi politik uang dari pemilih langsung ke ruang gelap kesepakatan antar elite partai politik di daerah. Hal ini dinilai merampas hak kedaulatan rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpin mereka sendiri.
Pakar tata negara menyarankan bahwa alih-alih mengubah sistem pemilihan dasar menjadi tidak langsung, pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan dan sanksi terhadap praktik politik uang dalam Pilkada langsung. Demokrasi yang sehat harus tetap menempatkan rakyat sebagai pemilik suara tertinggi yang menentukan masa depan kepemimpinan daerah.
Sumber: nasional.kompas.com