Semangat kebersamaan dan ruang solidaritas sosial kembali ditunjukkan oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Menghadapi kondisi infrastruktur yang dinilai menghambat aktivitas sehari-hari, warga di perbatasan Desa Toronan dan Desa Kowel memilih tidak tinggal diam. Selama hampir sepekan terakhir, mereka secara kompak dan mandiri melakukan aksi gotong royong untuk melakukan pengecoran jalan yang mengalami kerusakan parah. Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek swadaya yang diawali dari area di depan Masjid Nurul A'la ini telah berhasil memperbaiki jalan sepanjang kurang lebih 250 meter dengan lebar berkisar antara 3 hingga 4 meter.
Wujud Solidaritas Tanpa Sekat Aksi nyata ini berjalan secara organik tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Pendanaan dan logistik pembangunan berhasil dihimpun dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari iuran warga setempat, kontribusi pengusaha rokok lokal, hingga dukungan moril maupun materiil dari aparat TNI dan Polri yang turut terjun ke lapangan. Fenomena ini membuktikan bahwa di tengah tantangan zaman, modal sosial berupa kepedulian antarsesama masih tertanam kuat di sanubari masyarakat.
Gerakan mandiri dalam memperbaiki fasilitas publik seperti jalan, jembatan, hingga saluran drainase ini memicu perhatian dari berbagai kalangan. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, Amin Jabir, memberikan pandangan mendalam mengenai fenomena sosial ini. Menurutnya, aksi tersebut merupakan sinyal positif bangkitnya kepribadian asli bangsa yang mulai meredup.
Beberapa poin penting terkait fenomena gerakan swadaya ini antara lain:
Kebangkitan nilai-nilai luhur gotong royong yang menjadi fondasi dasar NKRI sejak masa perjuangan kemerdekaan.
Wujud nyata pengorbanan masyarakat yang rela menyumbangkan waktu, tenaga, hingga harta demi kepentingan umum tanpa harus selalu menggugat pemerintah.
Respons sosial yang alamiah dan mandiri dalam menjaga keberlangsungan hidup bersama saat menghadapi hambatan infrastruktur.
Refleksi Kritis Tata Kelola Pembangunan Kendati mengapresiasi tinggi langkah masyarakat, Jabir mengingatkan bahwa fenomena maraknya swadaya ini juga membawa pesan kritis yang harus dibaca secara saksama oleh pemangku kebijakan. Gerakan ini secara tidak langsung memicu pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Anggapan mengenai adanya defisit anggaran yang sering dijadikan alasan keterlambatan pembangunan perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan apakah kendala tersebut murni masalah finansial ataukah akibat dari pola perencanaan yang kurang tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi yang sehat antara birokrasi dan fungsi politik di pemerintahan. Birokrasi seharusnya fokus menyusun konsepsi pembangunan yang matang, sementara kekuatan politik bertugas mengawal agar program tersebut berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Munculnya aksi swadaya ini menjadi pengingat berharga bagi pemerintah daerah bahwa kualitas pelayanan publik dan transparansi tata kelola infrastruktur tetap memerlukan pembenahan yang serius demi kesejahteraan masyarakat luas.
Sumber: detik.com